Andi Nur Indah Purnama Sari (Mahasiswa S1 PGSD FKIP Unismuh Makassar)

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke IV yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Tapi kenyataannya masih banyak anak bangsa yang putus sekolah di jenjang sekolah dasar.

Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada di angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi, jumlahnya 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2.420.866 anak yang tidak bersekolah.

Jumlah anak putus sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia, baik dari anak-anak di perkotaan, maupun dari anak-anak di pelosok. Adapun alasan terbesar anak pelosok putus sekolah ialah jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah dengan medan yang sulit dijangkau.

Sekolah yang jauh dari tempat tinggal ini menjadikan anak-anak pelosok harus berjalan kaki berkilo-kilo meter jauhnya, dengan melewati medan yang tak jarang ekstrem. Di beberapa lokasi yang begitu parah terkadang harus melewati arus sungai dengan mempertaruhkan nyawa. Hal itulah yang menjadikan beberapa orangtua tersebut memberhentikan anaknya bersekolah. Di luar dari itu juga karena anak-anak tersebut kelelahan menempuh jarak sehingga memilih untuk berhenti sekolah.

Salah satu upaya dalam mengurangi jumlah anak putus sekolah di daerah pelosok Indonesia ialah dengan membangun sekolah filial. Sekolah filial atau lebih dikenal dengan sebutan sekolah kelas jauh, merupakan sekolah yang didirikan di luar sekolah inti baik karena keterbatasan bangku atau jarak sekolah yang jauh juga keterbatasan biaya.

Dengan adanya sekolah filial tersebut, maka anak-anak pelosok dapat bersekolah tanpa harus menempuh jarak yang jauh dan berbahaya, dan tentunya akan mengurangi jumlah anak putus sekolah, ini juga dikarenakan bersekolah di sekolah filial adalah gratis, walaupun mutunya masih dibawah sekolah inti. Hal ini dikarenakan fasilitas sekolah yang memadai berada di sekolah inti.

Baca Juga :  WORKSHOP ONLINE PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Namun dalam hal mendirikan dan pelaksanaan sekolah filial tidak bisa begitu saja didirikan. Sesuai dengan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap lembaga pendidikan formal maupun informal harus memiliki izin dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Maka dari itu penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Izin disini dapat berupa izin pendirian dan izin tempat. Adapun syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar mendapatkan izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu isi pendidikan, jumlah kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Ini bertujuan agar sekolah mempunyai standar kompetensi yang layak. Setiap lembaga pendidikan yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap lembaga pendidikan harus memenuhi kriteria pada pasal 2 ayat (1). Lingkup standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi  standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *